PEKANBARU, Kompas.com - Gubernur Riau HM Rusli Zainal
meminta semua media massa untuk membantu kesuksesan penyelenggaraan
Pekan Olahraga Nasional XVIII di provinsi itu, di tengah proses hukum
penyidikan kasus dugaan korupsi yang terus dijalankan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tanggung jawab ini sangat
berat, (PON) ini event yang sangat besar dan butuh dukungan kita semua.
Mudah-mudahan media juga ikut mendinginkan, dalam arti bukan mengajak
kerja sama yang negatif, paling tidak memberitakan secara profesional
dan proporsional," kata Rusli Zainal di Pekanbaru, Rabu.
Gubernur
mengatakan hal itu untuk menanggapi publikasi negatif dari sejumlah
media massa terkait persiapan PON, terutama setelah penyidik KPK
membongkar kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan sarana PON
Riau.
Terlebih lagi, politisi Partai Golkar itu mengaku
kurang senang dengan pemberitaan media yang memberitakan dirinya sengaja
menghilang usai keluarnya surat pencekalan ke luar negeri dari Kemenkum
HAM terkait kasus korupsi PON.
"Saya beraharap kalau media
bisa memberikan dukungan yang baik jangan seperti kemarin saya dibilang
menghilang. Cobalah, teman-teman (wartawan) punya hati nurani, kalau
diminta saya jujur, semua juga harus jujur agar kita semua enak," ujar
Rusli.
Selain itu, ia juga berharap media massa tetap
memberitakan sisi positif dari pembangunan di daerah. Ia menilai hal itu
sangat penting untuk menjaga iklim investasi di Riau yang selama ini
kondusif.
"Kalau hiruk pikuk saja siapa yang mau datang,
kalau tidak ada investasi dan tidak ada pembukaan lapangan kerja baru,
akan banyak pengangguran," ujarnya.
Rusli Zainal menambahkan,
dirinya akan membantu proses hukum yang kini dilakukan KPK dalam
pengusutan kasus dugaan korupsi PON Riau. Karena itu, ia berharap
proses hukum yang berlangsung tidak mempengaruhi persiapan PON terutama
pada motivasi panitia penyelenggara di daerah.
"Saya akui
dengan jujur ini persiapan sangat berat. Karena itu, saya minta PB PON
dan dinas terkait untuk tetap semangat, jangan ada yang tidak berani
untuk melaksanakan tugas secara proporsional, dan biarkan proses hukum
oleh KPK terus berlanjut," katanya.
PON XVIII di Riau dijadwalkan akan dibuka pada tanggal 9 September 2012.
Rusli
mengakui keberadaan KPK cukup mempengaruhi panitia penyelenggara yang
merasa takut dalam menjalankan persiapan yang makin mepet. Apalagi,
hampir sebulan terakhir pemberitaan mengenai penyidikan KPK terhadap
kasus dugaan korupsi proyek pembangan sarana PON Riau terus bergulir di
banyak media massa lokal hingga nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar